REMEDIAL SEJARAH dan ANTROPOLOGI UAS

Siswa yang harus Remedial UAS 1
Mata Pelajaran : ANTROPOLOGI
Kelas XII Bhs

1. Adam Kautsar
2. Dede Alamsyah
3. Khoerul Iqbal,
4. Muh. Nurzaman
4. Samsudin
5. ANI SURYANI
6. IRMA YUNITA
7. IMAM ALI
8. ASEP ROHMAT
9. MISBAH SAEHUNA
10. Muh Sa’dun
11. Dede siti N
( Pelaksanaan remedial Hari : Selasa )

Siswa yang harus Remedial UAS Kelas XII
Mata Pelajaran : SEJARAH

Ahmad Maulana, Alisah, Dedi Kurniawan, Indra Lukmana, Isti Akim,Asep Sudrajat, Demang Romansyah,Deni Hendrawan, Diki Kurniawan, Den Dian, Evi Kardila,Nur Ilyas,Pipik Sapikin,Sandi Firmansyah, ,Dian Permana,Elsa Sukmantika, Indah Fajarwati, Ai Uluwiyah, Siti Fatimah, Syamsudin, Firman Apendi,Sapta Yogaswara, Kunkun Nurjaman,Wilman Hadi, Ucu Hasanah, Ricky Hadi Suwara, Eko Aryanto, Moh. Ganiswara, Muplih, Nur Alam, Yogi Iskandar,Deden Somantri,Ardi Nugraha,Agus Supriatna,Andi Supriatna, Merry, Trisna Bagja Kamilar,Asep Helmi F,Jajang Irwan, Nenden Sri R,S iti Kholidah,Rino Mujianto, Nur Alim, Rendi Muh. Yusup, , Wawan Hilmawan, Nurlelasari, Imam Ali W, Irvan Taopik,Dede Saepudin , Rizal Koswara, Santi Siti Patonah, Neng Desy S, Siti Kholidah,Rino Mujianto, , Nenden Sri R, Ai Ima M, Muhammad Rinaldy, Diki Widiana, Kuswandi, Ani Suryani, Adi Darmawan,
( Pelaksanaan remedial Hari : Senin/Selasa )

Sumber Asli: klik di sini Selengkapnya...

Latihan Bab II

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang paling benar!
1. Faktor politik yang mendorong munculnya reformasi adalah ....
a. adanya praktik KKN dalam pemerintahan
b. sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
c. belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum
d. adanya penjarahan dan perusakan di Jakarta dan Surabaya
e. krisis mata uang rupiah

2. Faktor sosial yang mendorong lahirnya reformasi adalah ....
a. naiknya harga-harga kebutuhan pokok
b. banyaknya bank-bank yang dilikuidasi
c. golongan masyarakat tertentu masih kebal hukum
d. kelompok mahasiswa menginginkan perubahan
e. kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat

3. Pada tahun 1996 terjadi peristiwa pertikaian sosial dan kekerasan politik yang terjadi di daerah ....
a. Tasikmalaya dan Garut
b. Tasikmalaya dan Cirebon
c. Situbondo dan Tasikmalaya
d. Situbondo dan Semarang
e. Ambon dan Papua


4. Reformasi di segala bidang kehidupan termasuk reformasi pada lembaga kepresidenan dalam bentuk ....
a. menghapuskan kode etik kepresidenan
b. menghapus kewenangan yang berbentuk Keppres
c. melaksanakan pemilu
d. memperluas hak prerogratif presiden
e. pemberdayaan parpol untuk kepentingan pemilu

5. Substansi reformasi bidang pendidikan dititikberatkan pada ....
a. peninjauan kurikulum setiap dua tahun sekali
b. penggantian menteri setiap terjadi perubahan kurikulum
c. setiap lima tahun kurikulum harus diganti
d. mendidik sikap mental pada generasi penerus bangsa yang dijiwai Pancasila
e. pendidikan dasar sembilan tahun untuk seluruh WNI

6. Ternyata pelaksanaan reformasi tidak semulus yang kita harapkan, karena banyak kendala yang menghadang di jalan. Salah satunya hambatan legitimasi yaitu ....
a. pemerintah Habibie belum merupakan hasil pemilu
b. pergantian kepemimpinan nasional tidak diiringi dengan pergantian rezim orba
c. kemiskinan yang berlarut-larut
d. menculnya tuntutan otonomi daerah
e. terkotak-kotaknya elit politik

7. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri pergantian pimpinan dari Soekarno ke Soeharto adalah ....
a. adanya paham komunis d. Supersemar
b. adanya pro dan anti PKI e. sidang istimewa MPRS
c. peristiwa Lubang Buaya 1966

8. Tak satupun negara bisa mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi bila tidak ada prinsip kebebasan dalam pemilu, pendapat ini dari ....
a. Aristotales d. Montesquieu
b. Sokrates e. Austin Rann
c. Jean Jaques Rousseau

9. Banyak daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI pada masa reformasi disebabkan ....
a. dukungan PBB menjadi negara merdeka
b. pemerintah pusat tidak mampu menciptakan stabilitas
c. sumber daya alam dan manusia sangat mendukung menjadi Negara merdeka
d. ketimpangan pembagian alokasi dana dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah
e. semangat nasionalisme telah runtuh

10. Masyarakat menjadi apatis terhadap gerakan reformasi akhir-akhir ini sebab ....
a. dilakukan para preman yang dibayar
b. ketatnya penjagaan oleh militer
c. dimanfaatkan para petualang politik untuk kepentingan kelompoknya
d. mahasiswa juga sudah tidak aktif lagi
e. kehidupan sekarang lebih sengsara dibandingkan masa lalu

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat!
1. Jelaskan hambatan kultural dalam pelaksanaan agenda reformasi!
2. Jelaskan terjadinya konflik sosial di Kalimantan Tengah!
3. Pergantian kepemimpinan nasional Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian rezim. Apa maksudnya?
4. Mengapa kebebasan berpendapat yang dilaksanakan Presiden Abdurrahman Wahid menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat?
5. Mengapa tuntutan desentralisasi atau otonomi daerah menjadi hal penting setelah era reformasi?

Selengkapnya...

Latihan Bab I

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Faktor ekonomi yang mendorong lahirnya Orde Baru, yaitu ....
a. adanya KAMI dan KAPPI
b. konflik fisik antara pendukung Pancasila dan UUD 1945 dengan mendukung komunis
c. adanya demonstrasi dari mahasiswa yang dikenal Tritura
d. merosotkan ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme
e. pembentukan kabinet seratus menteri

2. Pembentukan kabinet “ Seratus Menteri “ oleh Presiden Soekarno tidak memuaskan rakyat. Hal ini disebabkan oleh ....
a. jumlah menterinya terlalu banyak
b. menteri-menterinya didominasi dari PNI
c. menteri-menterinya masih ada orang-orang dari PKI
d. pembentukan kabinet tanpa persetujuan MPR
e. kabinet-kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen

3. Tanggal 12 Maret 1966 PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dengan alasan ....
a. PKI tidak mempunyai anggota lagi
b. PKI terbukti telah mengadakan pemberontakan
c. paham komunis tidak sesuai dengan ideologi Pancasila
d. PKI telah melakukan aksi fitnah terhadap ABRI
e. PKI selalu meresahkan masyarakat


4. Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk ....
a. melaksanakan pembangunan nasional
b. memulihkan stabilitas keamanan nasional
c. memulihkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi
d. melaksanakan Orde Baru
e. mengatasi krisis keuangan yang berkepanjangan

5. Orde Baru mempunyai tekad ....
a. membangun masyarakat Indonesia
b. mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
c. membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
d. melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
e. memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
6. Langkah pertama yang ditempuh oleh pengemban Supersemar pada tanggal 12 Maret 1966 adalah ....
a. membubarkan PKI
b. mengamankan 15 menteri yang terlibat G 30 S/PKI
c. meluruskan kedudukan MPR dan DPR
d. mengadakan penyegaran DPRGR
e. meluruskan lembaga legislatif dan eksekutif

7. Latar belakang lahirnya Orde Baru sebagai akibat ....
a. adanya usaha subversif dari PKI
b. instabilitas bidang politik
c. instabilitas bidang ekonomi
d. keinginan kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
e. banyaknya penyimpangan terhadap UUD

8. Pada sidang umum II MPRS 1966 menghasilkan keputusan, salah satunya Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 yang mengatur tentang ....
a. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
b. tata perundang-undangan RI
c. pembentukan Kabinet Ampera
d. politik luar negeri yang bebas aktif
e. pengesahan dan pengukuhan Supersemar

9. Mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah ditetapkan pada Tap MPRS No. ....
a. IX/MPRS/1966
b. X/MPRS/1966
c. XII/MPRS/1966
d. XX/MPRS/1966
e. XXV/MPRS/1966

10. Pada masa Orde Baru Indonesia menormalisasikan hubungan dengan Malaysia mulai 11 Agustus 1966 berdasarkan ....
a. Deklarasi Bangkok
b. Jakarta Informasi Meeting
c. Jakarta Acord
d. Deklarasi Bogor
e. Persetujuan New York

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat!
1. Mengapa negara akhirnya mengambil peranan besar pada pertengahan dan akhir pemerintahan Orde Baru?
2. Bagaimana tindakan pemerintah Orde Baru dalam rangka memperbaiki perekonomian dalam negeri setelah menerima mandat untuk melaksanakan pemerintahan Indonesia?
3. Mengapa pemerintah Indonesia juga melaksanakan Revolusi Hijau?
4. Sebutkan beberapa dampak positif Revolusi Hijau!
5. Jelaskan tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru!

Selengkapnya...

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

A. PKI MADIUN 1948

Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.

Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

B. DI/TII

1. JAWA BARAT

Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )

2. JAWA TENGAH

Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.

3. SULAWESI SELATAN

Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.

4. ACEH

Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).

5. KALIMANTAN SELATAN

Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.

C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.

D. ANDI AZIS

Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

E. RMS ( Republik Maluku Selatan )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

F. PRRI/PERMESTA

Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI

( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.

G. G 30 S/PKI

Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :

1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI

2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD

3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.

Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.
Sumber Asli: klik di sini
Selengkapnya...

KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949

A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA

Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.

B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA

Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH

Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.

Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura

2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS

3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.

Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :

1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby

2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland

3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :

1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )

2. TNI harus hijrah ke daerah RI

3. RI merupakan bagian dari RIS

4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.

Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.

Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :

a. Pernyataan Delegasi Indonesia

1. Menghentikan perang gerilya

2. Bekerjasama mengembalikan keamanan

b. Pernyataan Delegasi Belanda

1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB

D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA

KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :

a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS

b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda

c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan

d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :

a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS

b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS

c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS

Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
Sumber Asli: klik di sini
Selengkapnya...

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

1. BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :

a. Pernyataan Indonesia merdeka

b. Pembukaan UUD

c. Batang Tubuh UUD

2. PPKI

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.

B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).

Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.

C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.

D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :

1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :

1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden

2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi

Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
Sumber Asli: klik di sini
Selengkapnya...